Saya mulai ceritanya dari jalur kereta api. Priangan menjadi wilayah dengan pembangunan transportasi yang lebih diutamakan dibandingkan daerah lain. Alasannya, hasil bumi di sana membutuhkan sarana pengangkutan untuk sampai di Pelabuhan Tanjung Priok. Lanskap bergunung-gunung ternyata menjadi tempat yang bagus untuk penanaman kopi. Konstruksi dimulai oleh Staatsspoorwegen (SS) pada tahun 1879. Rute dibangun menembus medan pegunungan terjal melalui Buitenzorg (Bogor), Sukabumi, Cianjur, hingga Padalarang. Jalur Bogor–Cianjur diresmikan pada 10 Mei 1883. Jalur meluas hingga ke Bandung dan Cicalengka, resmi dibuka pada 17 Mei 1884.
Saya pikir, keberadaan jalur kereta saat paruh kedua abad 19 ini bisa saja dibayangkan sejak lama. Jauh-jauh hari, pemerintahan kolonial sudah mengusahakan pembuatan jalan agar ada keterhubungan antara perkebunan dengan setiap titik pengumpulan komoditas ekspor tersebut. Mengandalkan tenaga manusia semata bukanlah solusi yang layak dipertahankan lebih lama lagi. Terlebih, pergantian musim menyulitkan laju pedati atau kuda-kuda pengangkut biji kopi. Ketika teknologi lokomotif ditemukan, pembuatannya segera dilaksanakan agar Belanda bisa menjadi pemain utama di pasar internasional.
Mari kita mundur sekitar dua abad sebelum jalur kereta tersebut ada. Untuk urusan tranportasi, warga Priangan yang masih jarang itu mengandalkan jalan setapak hingga sampai di tepi sungai. Untuk bisa mencapai pelabuhan Cirebon menyusuri Sungai Cimanuk hingga ke Indramayu. Sedangkan untuk sampai di pelabuhan Jacatra warga menyusuri sungai Citarum melalui muara bandar Cikao (sekarang Purwakarta) dan bandar Karangsambung (sekarang Bekasi) kemudian diteruskan menyusuri pesisir pantai utara.
Kaki-kaki telanjang orang-orang Priangan menyusuri jalan setapak demi menuju dermaga terdekat. Saya bisa membayangkan seberapa terjal jalan setapak kala itu. Tidak jauh dari rumah keluarga kami ada perkebunan kopi milik warga. Terletak di lereng gunung. Untuk bisa mencapai jalan desa, warga memikul hasil panén. Dan, zaman dulu hal ini dilakoni melalui rute yang jauh lebih panjang. Dulu, ketika saya masih anak-anak, untuk mencapai kampung di lereng gunung tersebut kami harus berjalan menyusuri jalan setapak yang licin, curam, dan terjal. Baru beberapa tahun belakangan jalan mobil dibuat sehingga masalah pengangkutan lebih mudah. Nah, gambaran orang Priangan pada abad 17, kurang lebih demikian. Seorang lelaki memikul hingga dua keranjang dari kebun agar bisa sampai di titik pengumpulan. Sedangkan perempuan biasanya menggendong keranjang menggunakan kain sarung di belakang punggung.
Sesungguhnya, jika dilihat dari perspektif masa kini usaha penanaman kopi kala itu sungguh tak menguntungkan petani. Mereka tak punya lahan, sekedar memperoleh harga murah. Sebagai pemikat, petani pendatang pun diberi keleluasaan untuk menanam padi, membuat rumah, dan memelihara ternak di tanah yang diklaim milik VOC. Kala itu, pedalaman Priangan bukan tempat yang memikat untuk didatangi jika dibandingkan dengan daerah pesisir. Namun, bagi penjajah kala itu tanah Priangan merupakan modal besar demi memenangkan persaingan di pasar global.
Sebagai perusahaan, tentu saja keuntungan adalah tujuan utama dari program penanaman kopi ini. Kantor di Batavia berperan sebagai hub antara daérah pegunungan yang menjadi lahan tanam dengan pelabuhan dimana nantinya kapal-kapal berukuran besar akan membawa biji kopi hingga sampai di Eropa.
Andaikan kita seorang petani kopi di abad 17, tidak usah membayangkan seorang petani yang bebas serta punya lahan luas. Bukan, bukan demikian keadaan petani kopi masa Preangerstelsel. Menanam kopi merupakan sebuah keterpaksaan. Apabila tidak menanam, ada konsekuensi dari bentuk perlawanan. Petani bisa kehilangan tempat bernaung sekaligus kehilangan mata pencaharian.
Pada prakteknya, tanam paksa di Priangan dijalankan oleh ménak (bangsawan) dimana merekalah yang berhadapan langsung dengan petani. Dalam hal ini, bupati menjadi sosok kunci di setiap daerah. Mereka merupakan orang pribumi terpilih yang diberikan kewenangan nyaris seperti raja asalkan bisa memenuhi syarat yang diajukan oleh Gubernur Jenderal di Batavia. Ketika VOC memberikan kemewahan kepada para bupati, timbal baliknya harus bisa memenuhi target panen kopi setiap musimnya. Tak jarang jika mereka menggunakan kekerasan bagi siapa pun yang membantah perintah. Terlebih, jika seorang warga berani kabur dari wilayah tanamnya sang bupati tidak segan untuk memburu hingga menerapkan hukuman berat. Penduduk yang ketahuan membangkang bisa dihukum cambuk bahkan dirantai hingga jera.
Ada alasan kuat jika petani merasa keberatan dengan beban kerja yang ditimpakan kepada mereka. Demi mengurus kebun hingga seribu pohon per keluarga nyaris tak menyisakan waktu untuk bekerja di sawah. Padahal, padi merupakan makanan pokok yang sulit untuk digantikan karena alasan tahan lama dan selera. Sayanya, bupati tak mau tau. Target kerja harus diselesaikan sesuai jadwal. Jika tidak, para "raja kecil" itu akan kehilangan keistimewaan mereka. Jika dilihat dari perspektif masa kini, para bangsawan adalah penjajah sesungguhnya. Orang-orang kulit putih itu bisa kita usir tetapi pribumi berwatak penjajah seakan merasa paling berhak menguasai negeri ini. Namun, anak-anak di sekolah tidak diberitahu akan kenyataan pahit ini ....
______________
Sumber:
Jean Breman, Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa, 2014
Sumber digital disertakan melalui pranala pada kata berwarna oranye, klik saja.
:quality(100)/photo/2022/02/21/javakoffiejpg-20220221080810.jpg)
Komentar
Posting Komentar