Dekat rumah saya ada jalur kereta api. Konon, rel tersebut sudah dibangun sejak masa Hindia Belanda. Begitupula dengan stasiun kecil tak jauh dari sini. Dalam pikiran, saya bertanya-tanya, untuk apa Belanda membangun jalur transportasi bagus padahal dulu ini tanah jajahan.
![]() |
| Sumber: Kabar Penumpang |
Sebelum membangun sesuatu, pasti ada dasar pemikirannya. Tentu niat bangsa yang merdeka ketika membangun wilayahnya tentu berbeda dengan sebuah bangsa yang sedang berpijak di tanah orang lain. Coba Anda bayangkan, seorang tuan tanah Eropa yang sedang berdiri di kebun garapan nan luas. Kebun tersebut sesungguhnya bukan milik dia pribadi, hanya tanah sewaan yang dikelola untuk memperoleh keuntungan. Namun, keuntungan sulit diperoleh ketika sarana transportasi belum dibangun dengan baik.
Saya tidak sedang membayangkan arah kebijakan pemerintah Hindia Belanda sama sebagaimana sebuah negara republik menjalankan pemerintahan. Begitupun, sepertinya Ratu Belanda bukanlah sosok penguasa absolut yang sanggup bertindak seenak hati. Sang Ratu harus bisa memikat hati para bangsawan untuk tetap setia. Dan, memang begitulah kapitalisme di Eropa bisa berjalan beriringan dengan monarki hingga kini. Sesuatu yang sulit terwujud di negara-negara Asia. Bangsa Eropa adalah sekumpulan para pedagang yang menginginkan kekuasaan sekaligus tahu diri jika perkara administrasi bukanlah ranah mereka. Menyerahkan kepada raja-ratu akan dianggap sebagai cara untuk saling melindungi kepentingan masing-masing.
Sesungguhnya, ratu dan raja pelayan bagi para bangsawan. Kalau itu tidak dilakukan, revolusi bisa saja terjadi. Revolusi Perancis menjadi pengalaman berharga bagi mereka yang ingin tetap berkuasa. Tak kehilangan muka di depan rakyat, tetapi tak mempersulit para kapitalis untuk memuaskan dahaga akan harta.
Perkiraan saya ini bermula dari sekian banyak sumber yang menyatakan jika tuan tanah di Hindia Belanda memiliki kuasa penuh atas lahan garapan beserta apa pun yang ada di atasnya. Selayaknya raja-raja kecil. Tuan tanah punya aparat keamanan mandiri yang bertugas untuk memastikan jika para kuli bekerja sesuai kontrak.[1] Pemerintah pusat seakan tutup mata atas apa yang tengah terjadi di perkebunan yang luas. Anehnya, bupati hingga kepala desa yang notabene seorang pribumi tak punya kekuasaan apa pun selain mencatat dan memantau keseharian tuan tanah. Properti para meneer merupakan ranah pribadi, tak ada hak bagi mereka yang tak berkepentingan untuk turut campur.
Berdasarkan contoh tersebut, saya memfokuskan kepada pembahasan kultur para bangsawan, kapitalis, dan para pebisnis kala itu. Dalam hal ini, seorang pengusaha perkebunan atau pertambangan yang hendak mengekplorasi daerah pedalaman membutuhkan kemudahan akses. Sekarang, kita bandingkan dengan niat perusahaan umum kereta api masa kini yang menyediakan sarana perhubungan bagi penumpang. Niat utama diperuntukan bagi mobilisasi manusia. Namun, masa lalu bukan begitu. Transportasi adalah alat untuk melanggengkan penjajahan.
Saya sering penasaran, falsafah apa yang mendasari orang untuk menjajah negara lain? Kemudian, dasar pemikiran apa yang melandasi penjajah melakukan pembangunan di tanah jajahan?
Di YouTube, ada kuliah gratis dari seorang profesor Harvard. Dia memberikan kuliah filsafat bagi mahasiswa di sana. Menariknya, tema kuliah tersebut membahas tentang Keadilan. Dan, sampailah pada episode yang berisi tentang bagaimana orang-orang Barat memandang arti keadilan.
![]() |
| Sumber: Amazon |
.
.
____________________
Catatan:
[1] Sebagaimana yang diceritakan oleh Merieke Bloombergen dalam buku Polisi Masa Hindia Belanda, ada polisi perkebunan yang digaji oleh pengusaha bukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
[2]Andrew Carnegie menyampaikan prinsip ini ketika dia membangun begitu banyak jalur kereta api di Amérika pada penghujung abad 19. "Di atas kesakralan properti, peradaban bergantung". (Garis Besar Sejarah Amerika, hal.202)
Sumber digital saya sertakan melalui kata berwarna oranye, klik saja.


Komentar
Posting Komentar