Langsung ke konten utama

Ketika Gelar Bangsawan di Priangan Memudar

 Saya membaca buku dari seorang sejarawan Universitas Padjadjaran, Nina Lubis berjudul Kehidupan Kaum Ménak Priangan 1800-1942. Sebagai warga Sunda, ada banyak hal menarik tertulis di sana. Mengenal sesuatu dari budaya sendiri karena sebelumnya tidak pernah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Menak, jika diterjemahkan berarti bangsawan atau ningrat. Namun, kini kelompok tersebut tidak ada dalam tatanan masyarakat Sunda. Kita hanya bisa mengidentifikasi keturunannya dari nama keluarga yang tersemat di belakang nama lengkap. 

Lantas, kenapa peran mereka memudar di tengah warga Priangan? Jika dibandingkan dengan silsilah keluarga bangsawan Jawa, kenapa menak Sunda sulit dikenali?  

Konon, konsep kebangsawanan ini sengaja dibuat demi tetap menjaga stabilitas sosial politik. Sebagaimana di Eropa, raja mengangkat seorang ménak sebagai kepanjangan tangan kekuasaan di tempat yang sulit dijangkau oleh pemerintah pusat. Dalam kasus Priangan, VOC pun tetap mempertahankannya karena ternyata rakyat kebanyakan begitu menghormati mereka. Alam pikiran orang Pasundan kala itu masih menganggap para ménak adalah penguasa sesungguhnya, bukan orang-orang Eropa yang bermukim di Batavia.  

Bisa saja warga akan tetap menghormati para ménak ini meskipun Hindia Belanda sudah bubar. Toh, rakyat bisa jadi tidak melihat penguasa yang jauh dijangkau. Justru, para ménak yang dekat dengan mereka akan tetap memiliki tempat di hati dan pikiran. Sayangnya, waktu berkata lain. 

Dennys Lombard mencatat sesuatu yang bisa menjadi gambaran mengenal hal ini. Meskipun dia hanya menyampaikan perihal gelar kebangsawanan Jawa, setidaknya bisa jadi rujukan bagi alasan memudarnya gelar raden di Priangan. Sebagaimana dicatat sejarah, wilayah di Jawa Barat ini pernah menjadi bagian dari Mataram Islam sebelum diserahkan kepada Kompeni. Gelar kebangsawanan bisa memudar apabila seseorang penyandang gelar semakin jauh dari posisi raja. Gelar Raden--gelar terendah dalam jengjang kebangsawanan Jawa--hanya boleh disematkan kepada keturunan ke-4. Dalam hal ini berakhir pada anak buyut dari seorang raja. Sesudah itu keturunannya kembali menjadi rakyat biasa.[1]

Sebagaimana diakui oleh Nina Lubis, pengaruh Jawa masih melekat kuat dalam tradisi Sunda di Priangan. Berdasarkan sejarahnya, adat-istiadat para bangsawan (ménak) Sunda terlihat mirip dengan bangsawan Jawa (priyayi). Saya pun melihatnya demikian, tak ada kutub ekstrim antara budaya Sunda Priangan dengan Jawa Cirebon atau Yogyakarta. Begitupula dengan urusan pengangkatan seorang bangsawan. Sayangnya, ketika di Jawa masih ada Susuhunan Keraton sebagai pihak yang berwenang memberi gelar maka di Priangan praktis tidak ada lagi setelah Hindia Belanda angkat kaki. 

Seyogyanya, masih ada keturunan para ménak yang bisa melestarikan tradisi tersebut. Gelar Raden dan Nyimas masih mungkin tetap disematkan meskipun alam sudah merdeka dari feodalisme. Hanya saja, gelar tersebut akan sekedar dianggap sebagai "angin lalu" saja apabila tidak ada sesuatu yang sanggup menjadi alasan kuat bagi rakyat untuk mengakui keberadaannya.   

Saya selalu berpikir jika tanah merupakan poin penting dalam penerapan konsep feodalisme. Dalam hal ini, seorang bangsawan atau keturunan bangsawan tidak akan memiliki kekuatan sekaligus pamor andaikan tidak memiliki tanah yang luas. Bagaimanapun, tanah sebagai properti yang mampu mengikat "diri" seorang manusia akan tetap menjadi daya tarik.[2] Mereka yang memiliki tanah nan luas sanggup memaksa rakyat jelata untuk hidup menumpang di sana. Petani pun terpaksa menyewa lahan untuk sekedar melanggengkan kehidupan. Lain hal dengan pabrik atau perusahaan dagang. Manusia sebagai individu bisa saja melepaskan ikatan dengan institusi yang menaunginya. Namun, rasanya akan sulit jika manusia menjauhkan diri dengan tanah sebagai tempatnya berpijak. 

Kultur warga Priangan yang bercorak agraris sungguh terikat dengan tanah. Keadaan berubah tatkala lanskap ekonomi di suatu daerah berubah menjadi kawasan industri. Rakyat tak memiliki keterpaksaan untuk mengabdi kepada bangsawan pemilik lahan. Pilihan pekerjaan pun semakin beragam. Imbasnya, jarak antara ménak dengan warga biasa pun menjadi renggang.  

Dalam hal ini, andaikan seorang bangsawan kehilangan status kepemilikan tanahnya maka perlahan akan kehilangan pengaruhnya. Dia pun bisa kehilangan gelar kebangsawanan meskipun masih tertera pada kartu tanda penduduk. Terlebih, dalam kasus gelar kebangsawanan di Priangan kini sudah tak ada lagi lembaga yang memiliki wewenang untuk melegitimasi gelar tersebut. Status kebangsawanan pun tinggal sejarah yang tak selalu dikenang.  

_____________

Catatan:

[1] Dennys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya Edisi 3, hal. 74

[2] Saya menduga jika Partai Komunis Indonesia memiliki peran dalam menghilangkan ikatan para ménak dengan rakyat. Terbitnya Undang-Undang Agraria menyebabkan PKI memiliki alasan untuk membagi-bagikan tanah kepada para petani miskin secara cuma-cuma. Baca juga penelitian D.N. Aidit mengenai Tujuh Setan Désa di sini. 

Sumber digital saya sertakan melalui pranala yang tersemat pada kata berwarna oranye, klik saja.  






Komentar

Postingan populer dari blog ini

Andaikan Kartini Tidak Dibuat Spesial oleh Belanda

Sesungguhnya Kartini adalah sosok spesial yang sengaja dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk menunjukkan kepada rakyat jika penjajah pun peduli kepada pendidikan orang-orang terjajah di sekitarnya. Pernyataan saya ini bukan tanpa alasan . Lagipula, sudah lama perkara ini dibahas bahkan oleh kaum intelektual. Prof. Harsja Bachtiar pernah mengungkapkan perkara ini pada 1979. Jika kami yang hidup pada abad 21 kembali mempertanyakan perkara ini sangatlah lumrah. Sumber informasi tersedia dalam jumlah berlimpah.  Salah satu sumber informasi tersebut adalah buku berjudul Kehidupan Sosial di Batavia. Ketika membaca buku Jean Gelman Taylor, saya terheran-heran karena di sana tertulis jika Kartini adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai duta pendidikan ala Barat. Pada halaman 295, tertulis jika Kartini dan adik-adiknya diundang untuk menghadiri acara penobatan Ratu Wilhelmina. Sang Ratu tidak hadir di sana. Namun, acara yang diselenggarakan di gedung teater S...

Snouck Hurgronje Ingin Warga Hindia (Indonesia) Sekuler?

 Dalam artikel sebelumnya , saya pernah menyebutkan orang bernama Snouck Hugronje. Mungkin Anda tidak mengenalnya karena dia bukan pejabat utama dalam pemerintahan Hindia Belanda. Buku sejarah di sekolah pun rasanya tidak perlu menyebutkan nama orang ini. Namun, bagi para penyuka sejarah bisa saja pernah mendengar namanya sesekali. Saya pun begitu, tidak memperdulikannya hingga beberapa tahun belakangan.  Di rumah, Bapa saya mengoleksi sebuah buku terbitan lama. Sampulnya merah, sesungguhnya bisa mencuri perhatian. Namun, bagi anak-anak dan remaja warna sampul merona saja tidak penting. Apalagi setelah membaca judul yang tertera di sampul. C. Snouck Hugronje, Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab . Bukan nama pahlawan yang heroik, bukan pula nama pribumi yang menarik.  Iseng-iseng, saya membaca buku tersebut secara acak. Sekedar ingin tahu apa yang tertulis di sana. Toh, bukan ahli sejarah pula. Tidak punya kewajiban untuk memastikan kebenarannya.  Hingga...

Demi Apa Belanda Membangun Tanah Jajahan?

 Dekat rumah saya ada jalur kereta api. Konon, rel tersebut sudah dibangun sejak masa Hindia Belanda. Begitupula dengan stasiun kecil tak jauh dari sini . Dalam pikiran, saya bertanya-tanya, untuk apa Belanda membangun jalur transportasi bagus padahal dulu ini tanah jajahan.  Sumber: Kabar Penumpang Sebelum membangun sesuatu, pasti ada dasar pemikirannya. Tentu niat bangsa yang merdeka ketika membangun wilayahnya tentu berbeda dengan sebuah bangsa yang sedang berpijak di tanah orang lain. Coba Anda bayangkan, seorang tuan tanah Eropa yang sedang berdiri di kebun garapan nan luas. Kebun tersebut sesungguhnya bukan milik dia pribadi, hanya tanah sewaan yang dikelola untuk memperoleh keuntungan. Namun, keuntungan sulit diperoleh ketika sarana transportasi belum dibangun dengan baik.    Saya tidak sedang membayangkan arah kebijakan pemerintah Hindia Belanda sama sebagaimana sebuah negara republik menjalankan pemerintahan. Begitupun, sepertinya Ratu Belanda bukanlah sos...